Diplomasi Preventif

Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Tak hanya kerja sama, namun perlu disiapkan upaya penguatan teritorial untuk mengantisipasi potensi munculnya konflik di https://threadchime6.bladejournal.com/post/2020/07/06/Diploma-Di-Bisnis-Internasional-Terbaik-2020 . Rekaman video bentrokan yang direkam oleh patroli perairan Jepang telah diperlihatkan kepada Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, serta sejumlah anggota parlemen Jepang, namun tidak disiarkan kepada masyarakat umum yang ditakutkan dapat memperburuk persengketaan.
Terutama untuk jalur masuk ekspedisi barang seperti minyak bumi, pertambangan dan ekspor impor ke Beijing, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara dan jalur alternativ bagi Rusia. Dalam satu dekade terakhir, aktivitas-aktivitas Angkatan Laut di kawasan yang terkait dengan diplomasi Angkatan Laut jauh lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah menyerukan penyelesaian diplomatik bagi krisis di Ukraina, dan mengecam keterlibatan Rusia di negara yang terpecah secara etnis dan ekonomi itu.

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) diciptakan untuk mengadili orang yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang di Balkan selama konflik pada 1990-an. Agenda-agenda itu diorganisasikan di bawah supervisi Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Berbekal hal itu, Jokowi melanjutkan, Indonesia diberi kepercayaan banyak hal yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dan perang di negara lain.
China tahu bahwa sebagian negara anggota ASEAN memiliki kedekatan hubungan dengan AS, khususnya Filipina dan Vietnam. Menurut Morgenthau, dengan memiliki power maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki power. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kewajiban kepada negara anggotanya bahkan kepada negara-negara lainnya yang bukan anggota PBB untuk menyelesaikan setiap persengketaan internasional secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian keamanan internasional serta keadilan.
Tujuan perang adalah menaklukan negara lawan dan membebankan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Sebagai pendiri sekaligus anggota dengan kontribusi besar terhadap kemajuan ASEAN, Indonesia belum mempunyai cetak biru tentang kedudukan serta arti penting ASEAN dalam diplomasi poros maritim.

Dengan demikian kiranya semua unsur yang tidak termasuk dalam kategori penyelesaian hukum di­anggap sebagai sengketa politik. Urgensi langkah penyelesaian guna mengatasi peningkatan ketegangan yang terjadi antarmasyarakat Rakhine yang kemudian turut berimbas pada lambatnya pendistribusian bantuan kepada masyarakat tersebut juga disampaikan Retno kepada Sekjen PBB melalui pertemuannya.
Sejak terjadinya konflik di Timur Tengah, setidaknya Dewan Keamanan PBB-salah satu anggota tetapnya adalah AS-sudah mengeluarkan 18 resolusi, sebagai upaya penyelesaian konflik tersebut. Laut China Timur ialah sebuah laut di pinggir China yang pesisirnya berkisar 1,249,000 km² di timur negara China, dan juga sebagian Lautan Pasifik. Setelah RRC dan Jepang menandatangani perjan­jian mereka dan dinormalisasinya hubungan RRC-Amerika Serikat Uni Soviet menunjukkan rasa tidak­senangnya dengan meningkatkan perlengkapan latihan militernya di Shikotan.
Dengan keanggotaan sebanyak itu, UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak negara untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Kegiatan ini menghadirkan pembicara utama Duta Besar RI untuk Negara Kerajaan Belgia, merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa serta sebelumnya Presiden Pertemuan ke-20 Negara-Negara Pihak Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 untuk periode Tahun 2010-2011, Arif Havas Oegroseno.
ASEAN sebagai sebuah organisasi "memiliki keunggulan dalam jumlah" untuk menghadapi isu sulit, seperti Laut Tiongkok Selatan, kata Anthony Blinken, Wakil Menteri Luar Negeri AS. Negara Cina percaya bahwa berdasarkan sejarah dan peta kuno yang dimilikinya, wilayah Kepulauan Laut Cina Selatan tersebut adalah milik negara Cina. Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. menjelaskan Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti menggagas patroli bersama di Laut Cina Selatan, menjadi mediator pada perundingan Declaration of Conduct (DOC) bersama negara ASEAN lainnya.
Sementara itu, Clinton mengatakan, AS memiliki kepentingan nasional dalam memastikan perdamaian dan stabilitas dalam ketegangan di Laut Cina Selatan. MP3EI menjadi pijakan awal menuangkan komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional. Tuntutan Cina (RRC) yang meluas sampai ke pantai Kalimantan mengakibatkan wilayah konsesi minyak Malaysia, Tsengmu Reef di pantai Utara Serawak dan Sabah, masuk dalam tuntatan wilayah Cina diatas.