Difference between revisions of "Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI"

From Science Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Seorang Penasihat Pemerintahan Tiongkok yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa negara itu memberikan pelatihan bagi para nelayan di kota pelabuhan Hainan agar me...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
Seorang Penasihat Pemerintahan Tiongkok yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa negara itu memberikan pelatihan bagi para nelayan di kota pelabuhan Hainan agar menjadi milisi dan berlayar di wilayah Laut Cina Selatan. Hukum Internasional yang disebut UNCLOS pada tahun 1982 menyatakan bahwa laut China Selatan merupakan perairan internasional, bukan bagian dari EEZ (Exclusive Economic Zone) yang China berusaha deklarasikan ke dunia internasional. Di kawasan yang lebih dekat dengan Indonesia, perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan sangat penting artinya. Politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini.<br />Angkatan laut Cina dan Vietnam bentrok di Johnson Reef kepulauan Spratly. Konflik kekerasan yang melanda warga Etnis Rohingya di Myanmar hingga kini masih menyisakan penyelesaian yang pelik. Banyak negara-negara Barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang vital karena menjadi titik temu beberapa Negara yang memiliki kelautan.<br /><br />Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan aset yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya maritim. Mengenai nama kepulauan di LCS, setiap negara menamakan berdasarkan klaimnya. Hal ini termasuk peningkatan kekuatan maritim China di kawasan Asia Selatan, yang juga mempengaruhi Wilayah Tenggara. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pengerahan militer di daerah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan justru memicu konflik berkepanjangan.<br />ASEAN sebagai sebuah organisasi &quot;memiliki keunggulan dalam jumlah&quot; untuk menghadapi isu sulit, seperti Laut Tiongkok Selatan, kata Anthony Blinken, Wakil Menteri Luar Negeri AS. Negara Cina percaya bahwa berdasarkan sejarah dan peta kuno yang dimilikinya, wilayah Kepulauan Laut Cina Selatan tersebut adalah milik negara Cina. Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. menjelaskan Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti menggagas patroli bersama di Laut Cina Selatan, menjadi mediator pada perundingan Declaration of Conduct (DOC) bersama negara ASEAN lainnya.<br />Kesimpulan sementara dari rumusan para akhli mengemukakan bahwa sengketa internasional a&shy;dalah sengketa yang melibatkan antara dua nega&shy;ra atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan. Selain itu, belum dimiliki Maritime Policy oleh para pemangku kebijakan yang secara deskriptif bertujuan membangun negara maritim yang besar dan kuat. Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017.<br /><br />Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan laut cina selatan. Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut diplomasi sains yang bersifat lunak namun solutif belum tersentuh untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Dia juga menjelaskan beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.<br />Sebagai tanggapan, pada bulan Februari 1917, Staf Jenderal Jerman meyakinkan Kanselir Theobald von Bethmann-Hollweg untuk menggelar perang kapal selam tanpa batas, dengan tujuan membuat Britania menarik diri dari perang. Untuk itu, kata dia, Indonesia diajak untuk bersama-sama berjuang membuat imperium awal China di Laut China Selatan. Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga intergovernmental pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara.<br />Selain masalah tumpang tindih yang akan teriadi akibat tuntutan landas kontinen RFC di wilayah ini masalah tuntutannya terhadap Kepulauan Senkaku akan menimbulkan pertentangan dengan Jepang dan Taiwan yang juga menuntut kepulauan tersebut. 4 180 Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia dibentuk dan dilakukan dengan pendekatan berdasarkan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.<br />Diplomasi Komersial, yaitu diplomasi yang didasarkan kepada anggapan bahwa penyelesaian kompromi antara yang berselisih melalui negosiasi pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total musuh. Tetapi, peran strategis ASEAN direalisasikan demi kepentingan nasional Indonesia, bukan untuk kepentingan negara anggota lain sebagaimana sering terjadi kalau Indonesia berseteru dengan sesama negara ASEAN.<br /><br />Perubahan nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara di perairan utara Pulau Natuna diumumkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim pada 14 Juli 2017 lalu bersamaan dengan peluncuran peta baru NKRI. Sebenarnya langkah ini sudah dirintis saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan mendirikan Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
+
Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) RI- Korea Selatan di Seoul, 19 Desember; dan Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI dengan Australia di Sydney, 21 Desember. Dengan turun tangannya Indonesia melalui pengutusan Menteri Luar Negerinya, perkembangan kondisi para warga Etnis Rohingya kini diharapkan dapat membantu menurunkan ketegangan konflik yang masih berlangsung dan tidak luput dari perhatian dunia internasional. Dalam Seri Kuliah Umum ini terbagi menjadi dua seri, pertama Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia” dan kedua Betwen Threats and Opportunities di Antara Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia”.<br />Silakan ikuti di Asosiasi Medis untuk Pencegahan Perang Asosiasi Medis untuk Pencegahan Perang (Australia) bekerja untuk menghilangkan semua senjata pemusnah massal dan pencegahan konflik bersenjata. Sehingga, penamaan wilayah laut merupakan hak Indonesia yang telah diakui secara sah oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan yang sudah seharusnya dihormati oleh negara lain.<br />26 Dengan demikian, Indonesia telah lama berusaha untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti mengambil sikap-sikap yang terlihat tidak konsisten dengan kepentingan Indonesia sendiri dalam isu-isu tertentu. Kita sebagai negara kepulauan semestinya bisa leading dan kita mulai dengan membentuk ASEAN Maritime Forum.<br /><br />Selama kampanye Capres-Cawapres ia&nbsp;juga mengungkapkanakan membawa Indonesia menjadi&nbsp;negara Poros Maritim Dunia. Red Army menggunting dan membelah kekuatan pasukan china menjadi dua bagian, Red army menyerang melewati mongolia dalam, langsung menuju beijing, tentara china sebagian terjebak di utara dan tentara china yang satu lagi ter isolasi di selatan. BEGINI DEK, MASALAHNYA KALAU PERANG, NEGARA INI BAKAL HANCUR LEBUR DAN DI JAJAH TOTAL OLEH DARATAN YANG BENGIS.<br />Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut, China harus menggerakkan submarinenya ke wilayah armada lautnya yang lain, dengan melewati Kepulauan Ryukyu. A Response” mengatakan, setidaknya ada 6 alasan mengapa China tidak diperbolehkan terlalu berkuasa” di Laut China Selatan yaitu : pertama, mengasumsikan China mempunyai klaim yang legitimate atas Laut China Selatan, kecuali atas Pulau Pratas.<br /><br /><br />Oleh karenanya, bagi Indonesia, klaim-klaim kelautan Tiongkok di dalam garis putus-putus itulah masalah utamanya. Ketiga, bahkan mengasumsikan bahwa pokok bahasan arbitrase memang menyangkut interpretasi atau penerapan Konvensi, itu telah dinyatakan oleh deklarasi 2006 yang diajukan oleh China berdasarkan Pasal 298 Konvensi, karena itu menjadi bagian integral dari sengketa delitisasi maritim antara kedua Negara.<br /><br />Pada kenyataannya stereotype yang berkembang di masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya resolusi konflik. Namun, saya menganggap perdebatan malam tersebut kurang substantif: tidak ada hal baru yang ditawarkan untuk menjawab masalah yang dihadapi Indonesia dalam aspek keamanan dan kebijakan luar negeri. Adapun 3 (tiga) hal mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan.<br />Sebagai salah satu sumbur hukum dalam hukum internasional maka doktrin para sarjana relatif baik untuk dijadikan titik pang&shy;kal penganalisaan lebih lanjut apalagi dalam sengke&shy;ta Laut Cina status wilayah atas beberapa pulau, la&shy;ut dan teluk masih terkatung-katung. Sengketa kepemilikan kedaulatan territorial di laut cina selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.<br />Seperti dirumuskan dalam Rentra Kemenlu 2015-2019, 'Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik.<br /><br />Negara non-Asia Tenggara juga ikut memperkuat diplomasi pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Apabila keempat negara anggota ASEAN yang memiliki konflik klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan tetap bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing negara, maka eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan. Forum ini menghasilkan komitmen bersama Indonesia dan negara-negara di Afrika untuk memperkuat kerja sama pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan keamanan maritim.<br />

Latest revision as of 22:44, 4 July 2020

Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) RI- Korea Selatan di Seoul, 19 Desember; dan Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI dengan Australia di Sydney, 21 Desember. Dengan turun tangannya Indonesia melalui pengutusan Menteri Luar Negerinya, perkembangan kondisi para warga Etnis Rohingya kini diharapkan dapat membantu menurunkan ketegangan konflik yang masih berlangsung dan tidak luput dari perhatian dunia internasional. Dalam Seri Kuliah Umum ini terbagi menjadi dua seri, pertama Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia” dan kedua Betwen Threats and Opportunities di Antara Ancaman dan Peluang dalam Menyongsong Poros Maritim Dunia”.
Silakan ikuti di Asosiasi Medis untuk Pencegahan Perang Asosiasi Medis untuk Pencegahan Perang (Australia) bekerja untuk menghilangkan semua senjata pemusnah massal dan pencegahan konflik bersenjata. Sehingga, penamaan wilayah laut merupakan hak Indonesia yang telah diakui secara sah oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan yang sudah seharusnya dihormati oleh negara lain.
26 Dengan demikian, Indonesia telah lama berusaha untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti mengambil sikap-sikap yang terlihat tidak konsisten dengan kepentingan Indonesia sendiri dalam isu-isu tertentu. Kita sebagai negara kepulauan semestinya bisa leading dan kita mulai dengan membentuk ASEAN Maritime Forum.

Selama kampanye Capres-Cawapres ia juga mengungkapkanakan membawa Indonesia menjadi negara Poros Maritim Dunia. Red Army menggunting dan membelah kekuatan pasukan china menjadi dua bagian, Red army menyerang melewati mongolia dalam, langsung menuju beijing, tentara china sebagian terjebak di utara dan tentara china yang satu lagi ter isolasi di selatan. BEGINI DEK, MASALAHNYA KALAU PERANG, NEGARA INI BAKAL HANCUR LEBUR DAN DI JAJAH TOTAL OLEH DARATAN YANG BENGIS.
Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut, China harus menggerakkan submarinenya ke wilayah armada lautnya yang lain, dengan melewati Kepulauan Ryukyu. A Response” mengatakan, setidaknya ada 6 alasan mengapa China tidak diperbolehkan terlalu berkuasa” di Laut China Selatan yaitu : pertama, mengasumsikan China mempunyai klaim yang legitimate atas Laut China Selatan, kecuali atas Pulau Pratas.


Oleh karenanya, bagi Indonesia, klaim-klaim kelautan Tiongkok di dalam garis putus-putus itulah masalah utamanya. Ketiga, bahkan mengasumsikan bahwa pokok bahasan arbitrase memang menyangkut interpretasi atau penerapan Konvensi, itu telah dinyatakan oleh deklarasi 2006 yang diajukan oleh China berdasarkan Pasal 298 Konvensi, karena itu menjadi bagian integral dari sengketa delitisasi maritim antara kedua Negara.

Pada kenyataannya stereotype yang berkembang di masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya resolusi konflik. Namun, saya menganggap perdebatan malam tersebut kurang substantif: tidak ada hal baru yang ditawarkan untuk menjawab masalah yang dihadapi Indonesia dalam aspek keamanan dan kebijakan luar negeri. Adapun 3 (tiga) hal mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan.
Sebagai salah satu sumbur hukum dalam hukum internasional maka doktrin para sarjana relatif baik untuk dijadikan titik pang­kal penganalisaan lebih lanjut apalagi dalam sengke­ta Laut Cina status wilayah atas beberapa pulau, la­ut dan teluk masih terkatung-katung. Sengketa kepemilikan kedaulatan territorial di laut cina selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.
Seperti dirumuskan dalam Rentra Kemenlu 2015-2019, 'Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik.

Negara non-Asia Tenggara juga ikut memperkuat diplomasi pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Apabila keempat negara anggota ASEAN yang memiliki konflik klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan tetap bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing negara, maka eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan. Forum ini menghasilkan komitmen bersama Indonesia dan negara-negara di Afrika untuk memperkuat kerja sama pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan keamanan maritim.