Difference between revisions of "Jokowi Tersandera Ambisi ASEAN Ompong Di Laut Cina Selatan"

From Science Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joi...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
Aktivitas diplomasi Indonesia pada 2015 ditutup pertemuan dengan tiga negara secara berturut-turut: Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI-Jepang di Tokyo, 18 Desember; pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) RI- Korea Selatan di Seoul, 19 Desember; dan Pertemuan 2+2 (Menlu-Menhan) RI dengan Australia di Sydney, 21 Desember. [https://mensvault.men/story.php?title=upaya-indonesia-menyelesaikan-konflik-qatar#discuss pt. solid gold] dengan hal tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo, yang baru saja dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia, memfokuskan pada pentingnya peran Maritim Indonesia dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga pada tahun [https://yourbookmark.stream/story.php?title=tabloid-diplomasi-september-2015-8#discuss https://yourbookmark.stream/story.php?title=tabloid-diplomasi-september-2015-8#discuss] , Indonesia mengeluarkan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif sebagai tindak lanjut dari amanah Pembukaan UUD 45. Latar belakang munculnya, konsep ini selain dari amanat Konstitusi juga melihat konstelasi dunia yang mengarah pada Perang Dingin pasca Perang Dunia II saat itu.<br />Selanjutnya, guna menjaga hubungan baik kedua negara dan stabilitas kawasan, maka para penegak hukum di laut di kedua negara perlu menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif di lapangan serta mengingatkan para nelayan Vietnam agar tidak menangkap ikan di wilayah yang belum disetujui batas maritimnya secara bilateral di Laut Cina Selatan.<br />Bagi Indonesia sengketa Laut Cina Selatan tentu saja sangat berpengaruh bagi posisi strategik ketahanan nasionalnya serta penegakan. Hal ini juga tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan kewajiban kepada negara-negara anggotanya dan kepada negara-negara lain yang bukan anggota PBB untuk menyelesaikan setiap persengketaan internasional secara damai sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamain dan keamanan internasional serta keadilan.<br />Selain itu, Laut Cina Selatan juga tidak dapat dijauhkan dari fungsinya sebagai safety belt dalam menghadapi ancaman, tantanganm hambatan dan gangguan khususnya bagi negara-negara dalam lingkaran Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Berdasarkan beberapa pemikiran di atas meru&shy;pakan akumulasi untuk memasuki sengketa Laut Cina seperti telah dikemukakan di atas maka sengketa Laut Cina merupakan sengketa yang sering&shy;kali status hukumnya tidak jelas, disamping itu pengaruh solusi politik yang demikian besarnya.<br /><br />Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (&plusmn; 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.<br /><br /><br />Kedua, ada kesepakatan antara China dan Filipina untuk menyelesaikan sengketa mereka di Laut China Selatan melalui negosiasi, sebagaimana yang terkandung dalam instrumen bilateral dan DOC. Dilihat dari letak geoggrafisnya laut china selatan memang mejadi incaran setiap Negara yang berpantai, berikut Negara anggota ASEAN, laut china selatan terdiri dari dua pulau yang menjadi sengketa antara negera berpantai asean dan China-Taiwan, yaitu pulau Spartly dan Paracell.<br />Dalam konteks ASEAN bisa dipahami bahwa Negara kawasan asia tenggara memiliki kompleksitas persoalan batas wilayah yang belum benar-benar jelas. Di antara negara-negara ASEAN misalnya, istilah Ketahanan Nasional dan Ketahan Regional menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat inward looking yang telah lama mendasari hubungan antarnegara. Hal ini juga didukung lokasi Laut Natuna yang merupakan bagian dari Laut China Selatan Tidak hanya sekali Indonesia bersitegang dengan negara lain di wilayah ini.<br />Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Sementara, Moskow dibuat marah oleh fakta bahwa Barat memperlakukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu seperti layaknya negara kelas tiga, yang akan tunduk terhadap tekanan dan intimidasi, dan membuat Moskow mempertimbangkan pemberian respon yang paling keras.<br />Cina membangun dermaga baik untuk kapal perang dan kapal swasta di sepanjang pantai Timur dan Selatan. Sudah saatnya Indonesia kembali menjadi negara maritim. Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<br /><br />Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri.<br /><br />
+
Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Amerika Serikat misalnya hanya menjadikan pasal 10 ayat 4 dan 5 Konvensi Hukum Laut seba&shy;gai dalih untuk menyerang Lybia dalam kasus Te&shy;luk Sidra. Tidak seperti Yudhoyono, Jokowi menduduki jabatan ini pada 2014 tanpa pengalaman diplomasi atau militer atau pandangan tegas tentang konsep-konsep abstrak yang menjadi dasar praktik kebijakan luar negeri Indonesia, seperti keseimbangan dinamis atau kedudukan ASEAN sebagai pusat dalam diplomasi regional.<br />Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.<br /><br />Diplomasi ini berkaitan erat dengan pembantukan opini publik meskipun di lain sisi, pemberian berbagai pandangan subjektif pada masyarakat dapat berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengenali batas-batas kebenaran yang sesungguhnya. Pada bidang pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup, Indonesia terus aktif dan berkontribusi selama proses hingga diadopsinya SDGs.<br /><br />Khususnya menarik partisipasi sebagian peserta pada perumusan hasil-hasil konperensi hukum laut pada kedua konvensi tersebut. Kebijakan proteksionisme Washington di bawah Presiden Donald Trump turut mendorong kemitraan ekonomi RI dengan Arab Saudi, China, dan Rusia. Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi.<br />sg berjangka ='float:left;margin-right:10px;' src=&quot;https://1.bp.blogspot.com/-y_3mIb-iKsY/WdDYAwQx5OI/AAAAAAAABM4/f9TZ2OUFsqgeHsrJpInaUqR_KHKbA_uAQCLcBGAs/s320/Kapal%2BSelam.jpg&quot; width=&quot;256px&quot; alt=&quot;laut china selatan konflik&quot;/&gt;<br />Hingga saat ini baik Indonesia maupun Vietnam belum memiliki perjanjian batas ZEE tersebut, sehingga saling klaim hak pun menjadi hal yang tak terhindarkan. Jokowi juga disebut sebagai presiden pertama di Indonesia yang terpilih secara demokratis yang secara terbuka mengumumkan doktrin keamanan laut dan menempatkan doktrin ini sebagai wacana politik-strategis yang luas.<br /><br /><br />Saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah menentukan land base” di antara gugusan pulau-pulau spartly sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu dan tanpa pola yang jelas. Bertambahnya jumlah permasalahan di bidang industri, sosial, dan teknologi, dipersepsikan memiliki dimensi internasional, oleh karena itu juga memiliki dimensi diplomasi.<br />Konfrontasi yang terjadi antar negara sebaiknya sesegera mungkin diselesaikan dengan jalan damai karena apabila konfrontasi itu terus bergulir maka akan menimbulkan ketegangan bagi negara-negara tetangga yang tidak ikut dalam konfrontasi tersebut maupun ketegangan bagi dunia internasional. Pembangunan Jalur Sutra Maritim Tiongkok melintasi LTS merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mentransformasikan sengketa di LTS menjadi kegiatan yang konstruktif bagi kelancaran lalu lintas di perairan ini.<br />Permasalahan Laut Cina Selatan sempat membuat pusing negara-negara ASEAN pada KTT lalu di Kamboja. Bulan mei, Cina menadatangani kontrak dengan perusahaan Amerika Serikat; Crestone untuk eksplotasi minyak di Spratly di area yang diklaim oleh Vietnam sekitar 600 miles selatan pulau Hainan. Dunia internasional terus menyoroti perkembangan yang terjadi di Aceh, karena munculnya dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada pemerintah RI.<br />Harimau, ular berbisa, babi hutan dan kelinci hitam merupakan margasatwa yang hidup di sepanjang kepulauan ini. Menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka karma), kasus GAM ini termasuk dalam bentuk ancaman dalam negeri karena merupakan salah satu bentuk pemberontakan dan subversi yang berasal dan terbentuk dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan kemitraan ekonomi dengan negara-negara sepanjang jalur itu serta mengintegrasikan kerja sama pada masa kini dan masa depan sepanjang jalur laut menuju ke saling keberuntungan.<br />Keempat, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional. Pemerintah Indonesia mengirimkan tenaga ahli kerajinan kerang binaan Kementerian Ke- lautan dan Perikanan (KKP) yaitu Ibu Cici Su- lasti, didampingi Asisten Tenaga Ahli dari KKP, Direktorat Kerja Sama Teknik-Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, dan BPSDM KKP. Vietnam meneuduh cina melakukan pengeboran di wilayah perairan Vietnam di teluk Tonkin dan menuduh Cina mendaratkan pasukan di Da Luc Reef.<br />

Latest revision as of 22:11, 4 July 2020

Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Amerika Serikat misalnya hanya menjadikan pasal 10 ayat 4 dan 5 Konvensi Hukum Laut seba­gai dalih untuk menyerang Lybia dalam kasus Te­luk Sidra. Tidak seperti Yudhoyono, Jokowi menduduki jabatan ini pada 2014 tanpa pengalaman diplomasi atau militer atau pandangan tegas tentang konsep-konsep abstrak yang menjadi dasar praktik kebijakan luar negeri Indonesia, seperti keseimbangan dinamis atau kedudukan ASEAN sebagai pusat dalam diplomasi regional.
Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Diplomasi ini berkaitan erat dengan pembantukan opini publik meskipun di lain sisi, pemberian berbagai pandangan subjektif pada masyarakat dapat berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengenali batas-batas kebenaran yang sesungguhnya. Pada bidang pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup, Indonesia terus aktif dan berkontribusi selama proses hingga diadopsinya SDGs.

Khususnya menarik partisipasi sebagian peserta pada perumusan hasil-hasil konperensi hukum laut pada kedua konvensi tersebut. Kebijakan proteksionisme Washington di bawah Presiden Donald Trump turut mendorong kemitraan ekonomi RI dengan Arab Saudi, China, dan Rusia. Kementerian Pertahanan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertahanan di bidang diplomasi.
sg berjangka ='float:left;margin-right:10px;' src="https://1.bp.blogspot.com/-y_3mIb-iKsY/WdDYAwQx5OI/AAAAAAAABM4/f9TZ2OUFsqgeHsrJpInaUqR_KHKbA_uAQCLcBGAs/s320/Kapal%2BSelam.jpg%22 width="256px" alt="laut china selatan konflik"/>
Hingga saat ini baik Indonesia maupun Vietnam belum memiliki perjanjian batas ZEE tersebut, sehingga saling klaim hak pun menjadi hal yang tak terhindarkan. Jokowi juga disebut sebagai presiden pertama di Indonesia yang terpilih secara demokratis yang secara terbuka mengumumkan doktrin keamanan laut dan menempatkan doktrin ini sebagai wacana politik-strategis yang luas.


Saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah menentukan land base” di antara gugusan pulau-pulau spartly sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu dan tanpa pola yang jelas. Bertambahnya jumlah permasalahan di bidang industri, sosial, dan teknologi, dipersepsikan memiliki dimensi internasional, oleh karena itu juga memiliki dimensi diplomasi.
Konfrontasi yang terjadi antar negara sebaiknya sesegera mungkin diselesaikan dengan jalan damai karena apabila konfrontasi itu terus bergulir maka akan menimbulkan ketegangan bagi negara-negara tetangga yang tidak ikut dalam konfrontasi tersebut maupun ketegangan bagi dunia internasional. Pembangunan Jalur Sutra Maritim Tiongkok melintasi LTS merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mentransformasikan sengketa di LTS menjadi kegiatan yang konstruktif bagi kelancaran lalu lintas di perairan ini.
Permasalahan Laut Cina Selatan sempat membuat pusing negara-negara ASEAN pada KTT lalu di Kamboja. Bulan mei, Cina menadatangani kontrak dengan perusahaan Amerika Serikat; Crestone untuk eksplotasi minyak di Spratly di area yang diklaim oleh Vietnam sekitar 600 miles selatan pulau Hainan. Dunia internasional terus menyoroti perkembangan yang terjadi di Aceh, karena munculnya dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada pemerintah RI.
Harimau, ular berbisa, babi hutan dan kelinci hitam merupakan margasatwa yang hidup di sepanjang kepulauan ini. Menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka karma), kasus GAM ini termasuk dalam bentuk ancaman dalam negeri karena merupakan salah satu bentuk pemberontakan dan subversi yang berasal dan terbentuk dari masyarakat Indonesia sendiri. Selain itu, Tiongkok juga mengembangkan kemitraan ekonomi dengan negara-negara sepanjang jalur itu serta mengintegrasikan kerja sama pada masa kini dan masa depan sepanjang jalur laut menuju ke saling keberuntungan.
Keempat, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional. Pemerintah Indonesia mengirimkan tenaga ahli kerajinan kerang binaan Kementerian Ke- lautan dan Perikanan (KKP) yaitu Ibu Cici Su- lasti, didampingi Asisten Tenaga Ahli dari KKP, Direktorat Kerja Sama Teknik-Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, dan BPSDM KKP. Vietnam meneuduh cina melakukan pengeboran di wilayah perairan Vietnam di teluk Tonkin dan menuduh Cina mendaratkan pasukan di Da Luc Reef.