Difference between revisions of "Luhut Jawab Protes Cina Terkait Penamaan Laut Natuna Utara"

From Science Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 1: Line 1:
−
Rahadian Mada Kertoyoso, 122030091 (2017) Strategi Indonesia Dalam Menyikapi Klaim China Atas Natuna Di Kawasan Laut China Selatan. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS merupakan beberap Negara yang terus menerus memaksa agar ada resolusi yang berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan diatas. Sengketa Laut Cina adalah merupakan sengketa in&shy;ternasional yang didominasi oleh sengketa hukum (legal dispute). Sebagian besar pertempuran paling mematikan sepanjang sejarah terjadi pada Perang Dunia Pertama, seperti Ypres , Marne , Cambrai , Somme , Verdun , dan Gallipoli Jerman memakai proses Haber fiksasi nitrogen untuk menyediakan suplai bubuk mesiu yang tetap untuk pasukan-pasukannya, meski terjadi blokade laut oleh Britania.<br />Luas perairan Laut China Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Tak hanya menampung para pengungsi Rohingya, Indonesia bahkan menjadi satu-satunya perwakilan negara yang diterima untuk melakukan pembicaraan mengenai penyelesaian konflik kemanusiaan itu secara bilateral oleh Myanmar.<br />Amerika Serikat bagaimanapun juga tetap menganggap Laut Cina Selatan sebagai jalur laut penting bagi keamanan kapal-kapal komersialnya maupun kapal-kapal militernya menuju ke Samudera India. Hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia telah dipandang oleh dunia karena keaktifannya dalam memperjuangkan isu kedaulatan dan hak laut baik melalui diplomasi maritim maupun kebijakan dalam negeri.<br />Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain harus ditingkatkan cakupannya dan tidak terbatas pada negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pada konferensi yang berlangsung satu hari penuh ini, Indonesia menyampaikan pandangan mengenai penyelesaian konflik dari perspektif dunia Islam, dan pentingnya kerja sama pemerintah dengan kalangan akar rumput, dalam penyelesaian konflik di masyarakat.<br />Kepulauan Spratly ini mempunyai kurang lebih 100 buah pulau, bervariasi, dikuasai Vietnam Cina dan Pilipina Berta Malaysia. Seperti konflik Indonesia vs Malaysia atas kepulauan Legitan dan Sipadan, vietname-philipina di kepualaun spartly, Bruney vs Malaysia atas sengketa karang diselatan laut Cina, Vietnam vs Malaysia atas terumbu laying-layang dll. Menlu Retno Menggerakkan Diplomasi Dengan Insting Keibuan Retno Marsudi menjadi wanita pertama di Indonesia, dan juga Asia Tenggara yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.<br />Ketiga, signifikansi kerja sama keamanan maritim haruslah dimulai dari pengidentifikasian kepentingan maritim itu bagi Indonesia dalam masa damai maupun dalam masa perang, kepentingan tersebut mengharuskan konsep kebijakan keamanan maritim yang terpadu. Kasus jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan (dalam bentuk syarat umum) dilakukannya penyelesaian, tanpa secara nyata ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut.<br /><br />Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya (confidence building) menuju suatu masyarakat kepentingan keamanan bersama” di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan strategis yang diharapkan.<br /> [https://pbase.com/topics/cropwarm5/pelajari_cara_melakukan_oil solid gold berjangka] dan mendapat protes keras dari Tiongkok, pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Organisasi Hidrografik Internasional. Fungsi diplomasi ini akan memainkan peran penting dalam hubungan antarbangsa, khususnya dalam persinggungan krusial tarik-menarik kepentingan kedaulatan nasional, dan persoalan yuridiksi hukum internasional di lautan.<br /><br />39. Mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan tidak sekadar untuk memenuhi kekuatan pertahanan minimun (minimun essential force), namun ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Melalui kehadiran Menlu Retno Marsudi, diplomasi dalam kunjungannya ke Myanmar turut diiringi dengan menyelenggarakan dialog dengan penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi.<br /><br />Selain itu industri kedirgantaraan Cina kini menjadi perhatian besar pemerintah China kemampuan berbagai teknologi pesawat terbang akan terus ditingkatkan termasuk prototype pesawat tempur Fighter China-1 (FC-1) yang diberi nama Xiaolong (Fierce Dragon). Diplomasi maritim dan diplomasi angkatan laut bukan seluruhnya domain TNI AL, pemerintahlah yang harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tinggi sehingga apa yang dibilang kepanjangan tangan dari Foreign Policy akan terwujud dan pemerintah harus segera membenahi dan mengerti lingkup dan penjabaran kebijakan dalam penggunaan maritime power.
+
MUHAMMAD EKO PRASETYO, 1216041070 (2016) RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Laut China Selatan. Secara laut china selatan ini mempunyai letak yang strategis bagi sisi ekonomi, sumberdaya dan politis karena, kawasan ini memiliki banyak potensi sumberdaya yang melimpah, dan memiliki nilai politis bagai bentuk kerjasama perdagangan international, laut china selatan merupakan jalur laut paling strategis untuk dilewati karena merupakan salah satu jalur laut perdagangan international, serta mengapa berpotensi konflik atas kepemilikan dua pulau tersebut.<br />Pemerintah di suatu negara tentu akan berupaya dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat ide untuk membentuk sebuah kementerian maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Penempatan kapal dan pesawat patroli TNI angkatan laut dan udara di perbatasan Laut China Selatan dan perairan Natuna, juga diperlukan dalam rangka mengimbangi kekuatan patroli negara lain.<br />Apabila negosiasi tersebut memakan waktu yang cukup lama, maka akan berpengaruh pada situasi konflik yang semakin membesar dan inisiatif untuk mewujudkan perdamaian akan sulit tercapai tanpa adanya resolusi. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.<br /><br />Penguasaan kawasan Laut Cina Selatan memberi keuntungan besar bagi penguasaan ekonomi melalui jalur perdagangan laut dan berpengaruh langsung kepada negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dampak positifnya telah dirasakan, yaitu penurunan biaya bahan pokok di wilayah Timur Indonesia. Demikian pula dengan adanya hubungan yang tidak serasi antara dua Negara komunis Cina dan Korea Utara oleh penetapan zona militer (Militery Warning Zone) di mulut Teluk Po Hai yang sebagian masuk Wilayah Korea Utara di Teluk Korea.<br /><br />Pilihan apapun yang akan diambil nantinya oleh pemerintahan yang baru, baik itu membentuk Kementerian Maritim, Kementerian Koordinator Maritim, atau hanya dengan penguatan dan efisiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta peningkatan sinergi dengan kementerian terkait maritim lainnya, dibutuhkan komitmen penuh dan kuat dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis kelautan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di dunia.<br />Bahwa salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu …Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Kementerian Pertahanan mendorong peran aktif dari lembaga-lembaga pemikiran (think tank) pertahanan dan keamanan di Indonesia agar lebih aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran alternatif terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan.<br /> [https://ourdoings.com/lehmancheek14pfvpog/ pt sgb] , Marty membenarkan bahwa memang masih ada batas-batas wilayah yang belum jelas dengan wilayah negara lain. Pembangunan kapasitas maritim di berbagai bidang, tidak saja ditujukan bagi kepentingan Indonesia, tapi juga bagi kepentingan dunia. Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas.<br /><br />Kini, Beijing mengklaim lebih dari 95 persen Laut China Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85 persen impor minyak mentah China. Kunjungan Kepala The Royal Danish Navy, Frank Trojahn ke Indonesia pada tahun 2017 salah satunya dalam rangka memberikan solusi pertahanan laut kepada Bakamla. Di sisi lain, negara-negara pesisir lainnya juga mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan, yaitu, Vietnam mengklaim Pulau Spartly, sementara Filipina dan Brunei mengklaim Kelompok Pulau Kalayan (KIG).<br />Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Asia dan Timur Tengah, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, Beijing &quot;bersikeras memecahkan masalah Laut Tiongkok Selatan&nbsp;secara damai lewat konsultasi dan negosiasi dengan pihak yang bersangkutan&quot;. Di bagian selatan terdapat Taiwan, wilayah yang selalu mejadi perdebatan sengit antara china dan amerika serikat.<br />Dua negara yang mempersengketakan wilayah Laut Cina Selatan adalah Cina dan Filipina. Yang dilakukannya di kawasan ini kepada otoritas Cina. Laut Cina Selatan adalah salah satu perairan yang memiliki ratusan pulau kecil dengan lokasi strategis khususnya dalam sektor ekonomi. Di Laut Cina Timur, tuntutan Cina terhadap landas kontinen di wilayah ini, menciptakan be&shy;berapa wilayah tumpang-tindih dengan tuntutan landas kontinen negara-negara Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Revision as of 07:09, 10 July 2020

MUHAMMAD EKO PRASETYO, 1216041070 (2016) RESOLUSI POTENSI KONFLIK REGIONAL Studi tentang Diplomasi ASEAN dalam Penyelesaian Konflik di Laut China Selatan. Secara laut china selatan ini mempunyai letak yang strategis bagi sisi ekonomi, sumberdaya dan politis karena, kawasan ini memiliki banyak potensi sumberdaya yang melimpah, dan memiliki nilai politis bagai bentuk kerjasama perdagangan international, laut china selatan merupakan jalur laut paling strategis untuk dilewati karena merupakan salah satu jalur laut perdagangan international, serta mengapa berpotensi konflik atas kepemilikan dua pulau tersebut.
Pemerintah di suatu negara tentu akan berupaya dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat ide untuk membentuk sebuah kementerian maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Penempatan kapal dan pesawat patroli TNI angkatan laut dan udara di perbatasan Laut China Selatan dan perairan Natuna, juga diperlukan dalam rangka mengimbangi kekuatan patroli negara lain.
Apabila negosiasi tersebut memakan waktu yang cukup lama, maka akan berpengaruh pada situasi konflik yang semakin membesar dan inisiatif untuk mewujudkan perdamaian akan sulit tercapai tanpa adanya resolusi. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

Penguasaan kawasan Laut Cina Selatan memberi keuntungan besar bagi penguasaan ekonomi melalui jalur perdagangan laut dan berpengaruh langsung kepada negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dampak positifnya telah dirasakan, yaitu penurunan biaya bahan pokok di wilayah Timur Indonesia. Demikian pula dengan adanya hubungan yang tidak serasi antara dua Negara komunis Cina dan Korea Utara oleh penetapan zona militer (Militery Warning Zone) di mulut Teluk Po Hai yang sebagian masuk Wilayah Korea Utara di Teluk Korea.

Pilihan apapun yang akan diambil nantinya oleh pemerintahan yang baru, baik itu membentuk Kementerian Maritim, Kementerian Koordinator Maritim, atau hanya dengan penguatan dan efisiensi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta peningkatan sinergi dengan kementerian terkait maritim lainnya, dibutuhkan komitmen penuh dan kuat dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kebijakan pembangunan berbasis kelautan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat di dunia.
Bahwa salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat, yaitu …Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Kementerian Pertahanan mendorong peran aktif dari lembaga-lembaga pemikiran (think tank) pertahanan dan keamanan di Indonesia agar lebih aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran alternatif terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan.
pt sgb , Marty membenarkan bahwa memang masih ada batas-batas wilayah yang belum jelas dengan wilayah negara lain. Pembangunan kapasitas maritim di berbagai bidang, tidak saja ditujukan bagi kepentingan Indonesia, tapi juga bagi kepentingan dunia. Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas.

Kini, Beijing mengklaim lebih dari 95 persen Laut China Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85 persen impor minyak mentah China. Kunjungan Kepala The Royal Danish Navy, Frank Trojahn ke Indonesia pada tahun 2017 salah satunya dalam rangka memberikan solusi pertahanan laut kepada Bakamla. Di sisi lain, negara-negara pesisir lainnya juga mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan, yaitu, Vietnam mengklaim Pulau Spartly, sementara Filipina dan Brunei mengklaim Kelompok Pulau Kalayan (KIG).
Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Asia dan Timur Tengah, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, Beijing "bersikeras memecahkan masalah Laut Tiongkok Selatan secara damai lewat konsultasi dan negosiasi dengan pihak yang bersangkutan". Di bagian selatan terdapat Taiwan, wilayah yang selalu mejadi perdebatan sengit antara china dan amerika serikat.
Dua negara yang mempersengketakan wilayah Laut Cina Selatan adalah Cina dan Filipina. Yang dilakukannya di kawasan ini kepada otoritas Cina. Laut Cina Selatan adalah salah satu perairan yang memiliki ratusan pulau kecil dengan lokasi strategis khususnya dalam sektor ekonomi. Di Laut Cina Timur, tuntutan Cina terhadap landas kontinen di wilayah ini, menciptakan be­berapa wilayah tumpang-tindih dengan tuntutan landas kontinen negara-negara Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Retrieved from "https://sciencewiki.science/index.php?title=Luhut_Jawab_Protes_Cina_Terkait_Penamaan_Laut_Natuna_Utara&oldid=487708"