Perang Di Laut China Selatan Pecah Indonesia Akan Alami Dua Dimensi Perang
Perkembangan Laut Cina Selatan (LCS) akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Bagi kepentingan nasional, tentu pengamanan dan pengawasan terhadap domain maritime perlu dilakukan demi meningkatkan pendapatan nasional, namun dari hubungan internasional, kemampuan untuk menjamin keamanan lintas navigasi kapal-kapal internasional dapat memberikan keyakinan bahwa Indonesia mampu menjadi Poros Maritim Dunia. Ditilik dari sejarah, tidak terbantahkan Indonesia adalah negara maritim.
Diplomasi maritim menjadi relevan ketika suasana Asia yang disebut sebagai zhengleng jingri (dingin politik, panas ekonomi), ketika situasi dan kondisi akibat ancaman politik berbagai pihak terus berlangsung, tetapi tetap mempertahankan kerja sama yang erat di bidang perdagangan dan investasi. Walaupun konflik antara negara-negara pesisir atas Laut China Selatan masih terus berlanjut, pada tahun 2013 Filipina membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen.
Melihat cakupan wilayah nusantara yang begitu luas, Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial. 8 Unsur kerahasianaan dari BCNs semata-mata untuk melindungi setiap informasi rahasia kenegaraan dari pihak musuh dan sebagai upaya perwujudan suasana negosiasi yang kondusif. Profesor Kosuzu Abe dari Universitas Ryukyus, Okinawa, mengatakan kepada forum tentang bertahun-tahun perjuangan dan perlawanan rakyat Okinawa terhadap pendudukan militer AS di pulau selatan Jepang.
Pada sesi ini digaris bawahi bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk bisa memanfaatkan sumber daya di laut internasional. Sharif Cicip Sutardjo, mantan menteri Kelautan dan Perikanan, mengestimasikan potensi ekonomi maritime dapat mencapai US$ 329.2 setiap tahunnya. Sedangkan, negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh laut dan menjadikan laut sebagai bagian dari sumber penghidupan, sehingga diplomasi maritim adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerjasama maritim serta pertahanan.
Tidak satupun Negara, bahkan kelompok Negara-negara dari satu kawasan dapat mengawasi, seperti mengawasi terorisme internasional, dan kolaborasi antara pemerintah dan elit politik belum cukup. Untuk pertama kalinya, komunike tidak terwujud lantaran tidak ada satu suara soal sikap ASEAN terhadap Cina yang dinilai agresif di Laut Cina Selatan. Hasil kerja Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang masih dikebut hingga kini adalah penyusunan toponimi geografis Indonesia yang akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah tentang Toponimi.
Walaupun belum ada kesepakatan resmi, Indonesia juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kerjasama melalui diplomasi maritim dengan EU. EU relatif tidak memiliki kepentingan dalam isu-isu keamanan maritim Asia Tenggara. Namun, apabila ingin menjadi Poros Maritim Dunia, adalah mustahil apabila enggan membangun budaya berani melaut. Pasalnya, ia beranggapan kalau Indonesia dianggap penting di tingkat global karena peranannya sebagai negara muslim terbesar yang meredakan konflik di sejumlah negara tetangga.
Dari kasus inilah dimulai babab baru dalam penetapan penarikan batas wilayah laut dengan garis pangkal lurus. Sayangnya, Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama belum pernah sekalipun digunakan untuk menyelesaikan konflik antar negara-negara ASEAN. Sejak itu, Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti telah memberi tahu para reporter bahwa kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok tidak lagi terlihat di perairan dekat Kepulauan Natuna.
Penelitian ini sangat berguna untuk memahami bagaimana Indonesia melaksanakan politik luar negerinya dengan prinsip bebas dan aktif melalui diplomasi. Gugus Kepulauan Ryukyu, oleh Jepang disebutnya sebagai Pyukyu-Retto atau Nansei-Shoto, oleh Cina disebutnya sebagai Kepulauan Liu-chiu. Mengingat kultur strategis China yang memandang bahwa kerja sama merupakan salah satu instrumen kepentingan nasional dan bukan untuk mencapai kepentingan bersama, Indonesia perlu mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang lebih aktif, adaptif, dan transformatif.
JIKA AWAK MASIH CAKAP SANJUNG2 CHINA DARATAN DAN MERENDAHKAN KEMAMPUAN BANGSA KAMI INDONESIA. Pihak Malaysia menyatakan Gosong Niger sebagai wilayah konservasi dan wisata diving Serawak, maka nelayan Sambas yang secara turun temurun telah menangkap ikan di sana tidak lagi memiliki akses bahkan diusir oleh kapal patroli laut Serawak. 21 Januari 1965, Wakil Tetap RI di PBB, Du- bes L.N. Palar menyampaikan surat dari Menlu Dr. Soebandrio kepada Sekjen PBB U Thant mengenai keluarnya Indonesia dari PBB karena adanya perbedaan pandangan terkait konflik dengan Malaysia.
Deklarasi tersebut mengajak semua negara yang berkonflik termasuk China untuk menjaga stabilitas regional, bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara damai. Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah laut cina selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.
