Singapura Contoh Penyelesaian Konflik Laut
Perkembangan Laut Cina Selatan (LCS) akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. sg berjangka dengan meningkatnya kebergantungan ekonomi, ASEAN akan sulit menyatukan suara dalam konflik Laut Cina Selatan. Langkah agresif pemerintah Indonesia mengganti nama perairan Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara terjadi bukan tanpa alasan. Namun, nantinya Indonesia akan mendapati bahwa usaha-usaha unilateral apa pun untuk menopang posisinya di Kepulauan Natuna akan dikalahkan oleh kapasitas militer dan komersial Tiongkok yang lebih besar daripada kapasitas Indonesia, dan yang sekarang berada jauh lebih dekat dengan perairan Indonesia daripada sebelumnya.
Dalam era informasi dan teknologi saat ini negosiasi melalui diplomasi publik merupakan cara yang efektif dalam penyelesaian suatu konflik. Belakangan pidato Bung Hatta itu diterbitkan dalam sebuah buku yang diberi judul Mendayung di antara Dua Karang” untuk merujuk pada posisi Indonesia di antara dua negara adi daya, Amerika Serika dan Uni Soviet. Asia tenggara sebagai kawasan yang diciptakan untuk bersikap netral dan mengedepakan kemanan ini menjadi tidak relevan ketika masalah ditubuh anggota Asean tidak terseleseikan, karena ini akan memicu angkat senjata, yang menimbulkan ketidakstabilan kawasan.
Seperti telah dikemukakan dalam bab pendahuIuan bahwa di Laut Cina selain masalah sengketa yurisdiksi negara-negara telah diperparah juga dengan perbedaan Ideologi politik dari negara yang saling bersengeta. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, menyusul peningkatan aktivitas maritim Cina di wilayah itu. Selain itu, diplomasi ini dianggap hanya akan menguntungkan negara-negara besar dengan modal yang kuat.
Tidak ada dasar hukum bagi Cina untuk menuntut hak-hak tradisional untuk sumber daya dalam wilayah laut yang termasuk dalam nine-dash line. Namun karena keterbatasan kemampuan unsur alutsista TNI yang dalam kondisi siap operasi dan bertempur, maka kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang operasi dan latihan dengan negara-negara lain belum optimal. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia juga telah merundingkan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam dan Malaysia.
Pekerjaan ekstra untuk pemerintah adalah mengatur, mendukung serta melindungi perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh negara ini begitu pula halnya dengan masyarakat bahwa sifat saling menghargai dan tolerir sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian Pertahanan melakukan uji kompetensi secara rutin kepada personel Kementerian Pertahanan khususnya untuk menguji kecakapan mereka di bidang diplomasi.
Meskipun Presiden Cina Hu Jin Tao berulang kali mengatakan kebangkitan Cina tidak mengancam negara manapun, pembangunan kekuatan militernya dan munculnya konsep Nine Dashed Lines yang mengakui sepihak sebagian besar LCS sebagai teritori Cina menjadi kekhawatiran utama meletusnya konflik terbuka di LCS. Untuk mencapai kepentingan nasional, Indonesia melakukan diplomasi maritim dengan bergabung kebeberapa kemitraan strategis yang membahas mengenai masalah maritim.
Isu ini kembali memanas di awal bulan Juli 2010 ketika jepang mengkomfirmasikan bahwa Beijing telah membangun konstruksi di dalam area ZEE china, 4 km dari klaim jepang atas perbatasan antara kedua negara dan Jepang percaya bahwa kedepannya China akan membuka banyak pertambangan lagi.Jepang menganggap bahwa data-data yang dimnita jepang tersbeut pada dasarnya merupakan data angkatan laut china yang mengamankan posisi pertambnagan gas dan ladang minyak.
Okinawa kembali menjadi pusat pangkalan angkatan laut dan udara pada operasi perang Vietnam pertengahan tahun 1960-an. Ini karena Amerika tidak selamanya membantu kepentingan-kepentingan nasional Jepang seperti dalam kasus perebutan pulau Senkaku dengan Cina, pihak Amerika tidak membantu dengan alasan bahwa itu merupakan masalah domestik antara Jepang dengan Cina dan kasus yang paling baru adalah banyak demonstrasi anti Jepang di Cina dan Korea Selatan.
Tipe diplomasi melalui konperensi yang terorganisasi dan permanen dengan terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, dan setelah perang dunia kedua dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik yang sering timbul adalah konflik perbatasan dimana territorial ini menjadi permasalahan yang amat krusial jika dibandingkan dengan permasalahan sosial lainya karena territorial adalah satu bentuk kedaulatan sebuah Negara yang harus dipertahankan dan harus dihormati oleh Negara lainya.
Dan yang terakki-r Laut Cina (East Asia) yang di pengaruhi oleh latar belakang kebudayaan Sungai Kuning terdapat gugus negara-negara Cina (RRC) Jepang, Korea (Utara-Selatan), Taiwan, Hongkong dan Macao. Tapi Beijing memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri, dan telah meneruskan proyek pengerukan di tujuh lahan yang disengketakan selama hampir dua tahun, membangun pulau-pulau buatan kecil.
