Peluang Indonesia Sebagai Mediator Konflik Antara Korea Utara Dan Korea Selatan
Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Diplomasi Indonesia di tahun 2016 juga akan ditujukan untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan pada tahun 2015 khususnya pada 4 prioritas polugri beserta isu-isu internasional dimana Indonesia memiliki kapasitas tinggi untuk berkontribusi. Langkah itu perlu dilakukan sebagai upaya memberi hak-hak warga negara Muslim disana, sebagaimana masyarakat Budha di Indonesia yang memiliki identitas kewarganegaraan di sini,” tegasnya.
Untuk tragedi Rohingya, RI dapat berperan lebih, yakni memanfaatkan kritik dalam negeri sebagai dukungan politik untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin de facto ASEAN. Yang menjadi kepentingan Cina pada Pulau Senkaku adalah potensi minyak dan gas yang cukup besar diperkirakan sekitar 100 juta barel minyak. Konflik LCS sudah terjadi sejak tahun 1992, dimana pemerintahan Cina saling tuduh dengan pemerintahan Vietnam atas hak pengeboran di pulau Hainan.
Pemerintah Indonesia melakukan kontak secara personal dengan para pemimpin GAM yang berada di luar negeri. Sedangkan diplomasi baru” timbul karena kegagalan diplomasi tradisional” mencegah Perang Dunia I sehingga meluaskan keyakinan bahwa bentuk baru diplomasi diperlukan. Namun demikian, PCA menolak argumen China yang menyatakan bahwa Dokumen Perilaku (DOC) yang disepakati antara ASEAN dan China adalah perjanjian politik dan tidak dimaksudkan untuk menjadi perjanjian yang mengikat yang berlaku dalam metode resolusi sengketa.
Image caption Bulan lalu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian KKP juga menangkap kapal Vienam yang berlayar di Laut Natuna. Penetapan batas maritim serta akses ke sumber daya laut, telah menjadi masalah di Laut China Selatan yang tidak kunjung selesai. Selain proyek reklamasi, Susan menyebutkan, masyarakat pesisir di Indonesia juga menderita oleh proyek pertambangan pesisir dan proyek pariwisata pesisir serta pulau-pulau kecil yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah melalui proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Kondisi hilangnya orientasi pembangunan maritim bangsa Indonesia semakin jauh tatkala memasuki era Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, bahkan dengan bangga Indonesia dideklarasikan sebagai negara agraris penghasil produk rempah-rempah dan produksi pertanian yang spektakuler.
Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa,” kata Presiden Jokowi menegaskan. Global Maritime Fulcrum sangat strategis di masa depan dalam isu-isu maritim dunia, oleh karenanya Indonesia perlu memaksimalkan upaya dan fokus terhadap kerjasama yang terintegrasi jika memungkinkan untuk dijalankan.
Selain itu perjanjian ini menggambarkan pula kepentingan politik dan teritorial yang lebih tegas di Laut Cina Laut. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan yang telah dinikmati pasca Perang Dingin. Kedua, Indonesia harus memastikan bahwa tidak ada lagi operasi militer membabi buta yang dilancarkan oleh Pemerintah Myanmar di kawasan Rakhine.
Dalam visi misinya, Jokowi menyatakan Indonesia wajib ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pascadialog kedua perwakilan tersebut, Myanmar diharapkan dapat membuka dirinya untuk bertanggung jawab dalam melindungi setiap warga negaranya tanpa memandang perbedaan keyakinan minoritas masyarakatnya. Mantan presiden Finlandia Marttii Ahtisaari, merupakan mediator dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan GAM.
Ketiga, penyelenggaraan Indonesia "Africa Maritime Dialogue". Mengenai penyelesaian suatu konflik khususnya konflik antar negara, diperlukan proses negosiasi damai untuk mengakhirinya. Sebagaian gugusan pulau berada di bawah laut dan sebagian kecil berada di atas permukaan laut. Belum lama ini, media-media Tiongkok mengutip Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok ihwal kesepakatan dengan Kamboja, Laos, dan Brunei, bahwa konflik di Laut Tiongkok Selatan tidak akan membebani hubungan Tiongkok dan ASEAN.
Sehingga, pembangunan kelautan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, dengan memberikan nilai ekonomi bagi pembangunan nasional. Penelitian ini menjelaskan tentang diplomasi Indonesia kepada Vanuatu pada konteks upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah gerakan separatisme Papua. Guna mengoptimalkan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, dibutuhkan adanya suatu pembenahan internal yang mengikat semua pihak-pihak yang terkait.
