Peran Indonesia Mengatasi Berbagai Konflik Internasional
Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. Dalam skala lebih luas, https://www.openlearning.com/u/orangepeony4/blog/KetakutanVirusChinaMeningkatYuanDanMataUangKomoditasTerjerembab/ perlu penanganan komprehensif agar isu Laut China Selatan tak menyeret mekanisme kerja sama ekonomi dan perdagangan. Militer Cina juga sering melakukan latihan militer di kawasan tersebut. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan laut China selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa. Secara spesifik, menurut Staff Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), langkah Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik ini menjadi hal yang harus diapresiasi.
Adapun yang termasuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia, antara lain diselesaikannya Forest Law Enforcement, Governance, and Trade Voluntary Partnership Agreements (FLEGT VPA) dengan Uni Eropa dan pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia ke Uni Eropa. Kami yakin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok, masalah ini ikut dibahas," ujar Marty.
Dinna Wisnu, pemerhati Kebijakan Luar Negeri dan Hubungan Internasional dari Universitas Paramdina Jakarta mengatakan, dalam penyelesaian konflik Laut Cina Indonesia perlu memainkan peran dengan menegaskan kepada pihak yang bertikai bahwa cara-cara militer, segala wujud ancaman dan penggentaran melalui military build-up atau penambahan penempatan pasukan dan teknologi militer di kawasan Laut Cina Selatan bukanlah cara-cara yang bijak untuk mencari penyelesaian damai.
13 Terlebih lagi, keengganan Indonesia untuk menantang adanya garis putus-putus itu secara lebih terbuka melemahkan upaya-upaya internasional untuk mendorong mundur klaim-klaim Tiongkok yang cenderung meluas, meskipun keengganan ini memungkinkan Indonesia menghindari perbincangan-perbincangan sulit dengan Tiongkok. Jadi kita tidak akan pernah berpihak, kita akan tetap independen.” Ketegasan sikap pemerintah ini menurut dia direfleksikan dalam konflik Laut China Selatan.
Saat ini kecuali Brunei, masing-masing pihak telah menentukan land base” di antara gugusan pulau-pulau spartly sekaligus menempatkan tentaranya di kawasan itu secara tidak menentu dan tanpa pola yang jelas. pt sgb bidang industri, sosial, dan teknologi, dipersepsikan memiliki dimensi internasional, oleh karena itu juga memiliki dimensi diplomasi.
Namun, pendekatan Jokowi terhadap Laut Cina Selatan dan minatnya pada hubungan-hubungan yang lebih baik dengan Beijing dapat memburuk, jika Tiongkok tidak menepati janji-janji investasinya, bersikap terlalu asertif di sekitar Kepulauan Natuna, atau mengambil sikap mau melakukan intervensi dalam perlindungan etnis Tionghoa di Indonesia dari kekerasan massa.
Dari enam negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan Spratly, tiga negara mengklaim seluruh wilayah, yaitu: Cina, Vietnam dan Taiwan. Presiden Joko Widodo sekali lagi menegaskan visi maritimnya pada pidato perdananya sesaat setelah ia disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Melihat dinamika geopolitik ini, China merasa perlu mengkooptasi negara-negara ASEAN supaya lebih dekat ke China dan menjauh dari pengaruh AS. China juga paham betul bahwa ASEAN bukanlah lawan tandingnya yang sepadan sehingga kebijakan merangkul ASEAN di sini lebih sebagai strategi meminimalisasi kecondongan ASEAN pada AS, bukan menundukkan ASEAN.
Jika ingin berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konflik kelautan internasional. Padahal, keputusan itu memiliki kekuatan hukum dan didasarkan pada Kovensi PBB tentang Hukum Laut. Satu dekade berlalu, Indonesia berkembang menjadi negara demokrasi terbesar di ASEAN (terbesar ketiga di dunia), dan sukses melalui masa transisi kekuasaan tiga kali berturut-turut dengan damai.
Namun, pesawat China yang diidentifikasi oleh Kantor Berita Kyodo sebagai pesawat mata-mata dan anti kapal selam Y-8 tidak memasuki wilayah Jepang dan langsung pergi setelah mereka berhadapan dengan pesawat Jepang. Krisis Laut China Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah gagalnya diplomasi publik Indonesia untuk mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua disebabkan karena belum optimalnya strategi diplomasi publik yang dijalankan Indonesia.
Namun pada akhirnya, Indonesia dijadikan di bawah kekuasaan China. China, Filipina, dan Vietnam merupakan beberapa Negara yang aktif berusaha menunjukkan bahwa laut ini milik mereka. Sementara itu dalam ASEAN Carnival, masyarakat disuguhkan perpaduan seni budaya khas ASEAN melalui pameran, parade dan pasar rakyat yang dibuka di kawasan Monas. Bagaimana kiprah Indonesia di forum internasional yang terdapat di Nawa Cita, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna tanggal 27 Oktober 2014 di Kantor Presiden, Jakarta, yakni pertama, untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia.
