Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI
Seorang Penasihat Pemerintahan Tiongkok yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa negara itu memberikan pelatihan bagi para nelayan di kota pelabuhan Hainan agar menjadi milisi dan berlayar di wilayah Laut Cina Selatan. Hukum Internasional yang disebut UNCLOS pada tahun 1982 menyatakan bahwa laut China Selatan merupakan perairan internasional, bukan bagian dari EEZ (Exclusive Economic Zone) yang China berusaha deklarasikan ke dunia internasional. Di kawasan yang lebih dekat dengan Indonesia, perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan sangat penting artinya. Politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaannya dewasa ini.
Angkatan laut Cina dan Vietnam bentrok di Johnson Reef kepulauan Spratly. Konflik kekerasan yang melanda warga Etnis Rohingya di Myanmar hingga kini masih menyisakan penyelesaian yang pelik. Banyak negara-negara Barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang vital karena menjadi titik temu beberapa Negara yang memiliki kelautan.
Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan aset yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya maritim. Mengenai nama kepulauan di LCS, setiap negara menamakan berdasarkan klaimnya. Hal ini termasuk peningkatan kekuatan maritim China di kawasan Asia Selatan, yang juga mempengaruhi Wilayah Tenggara. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pengerahan militer di daerah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan justru memicu konflik berkepanjangan.
ASEAN sebagai sebuah organisasi "memiliki keunggulan dalam jumlah" untuk menghadapi isu sulit, seperti Laut Tiongkok Selatan, kata Anthony Blinken, Wakil Menteri Luar Negeri AS. Negara Cina percaya bahwa berdasarkan sejarah dan peta kuno yang dimilikinya, wilayah Kepulauan Laut Cina Selatan tersebut adalah milik negara Cina. Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P. menjelaskan Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti menggagas patroli bersama di Laut Cina Selatan, menjadi mediator pada perundingan Declaration of Conduct (DOC) bersama negara ASEAN lainnya.
Kesimpulan sementara dari rumusan para akhli mengemukakan bahwa sengketa internasional adalah sengketa yang melibatkan antara dua negara atau lebih terhadap suatu obyek yang dipersengketakan. Selain itu, belum dimiliki Maritime Policy oleh para pemangku kebijakan yang secara deskriptif bertujuan membangun negara maritim yang besar dan kuat. Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017.
Klaim tumpang tindih tersebut mengakibatkan adanya pendudukan terhadap seluruh wilayah kepulauan bagian selatan kawasan laut cina selatan. Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut diplomasi sains yang bersifat lunak namun solutif belum tersentuh untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Dia juga menjelaskan beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru, dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.
Sebagai tanggapan, pada bulan Februari 1917, Staf Jenderal Jerman meyakinkan Kanselir Theobald von Bethmann-Hollweg untuk menggelar perang kapal selam tanpa batas, dengan tujuan membuat Britania menarik diri dari perang. Untuk itu, kata dia, Indonesia diajak untuk bersama-sama berjuang membuat imperium awal China di Laut China Selatan. Kelahiran League of Nations (LBB) yang menjadi lembaga intergovernmental pasca terjadinya Perang Dunia I (PD I), tidak mampu mencegah terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antar negara.
Selain masalah tumpang tindih yang akan teriadi akibat tuntutan landas kontinen RFC di wilayah ini masalah tuntutannya terhadap Kepulauan Senkaku akan menimbulkan pertentangan dengan Jepang dan Taiwan yang juga menuntut kepulauan tersebut. 4 180 Maritime Diplomacy sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia dibentuk dan dilakukan dengan pendekatan berdasarkan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.
Diplomasi Komersial, yaitu diplomasi yang didasarkan kepada anggapan bahwa penyelesaian kompromi antara yang berselisih melalui negosiasi pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total musuh. Tetapi, peran strategis ASEAN direalisasikan demi kepentingan nasional Indonesia, bukan untuk kepentingan negara anggota lain sebagaimana sering terjadi kalau Indonesia berseteru dengan sesama negara ASEAN.
Perubahan nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara di perairan utara Pulau Natuna diumumkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim pada 14 Juli 2017 lalu bersamaan dengan peluncuran peta baru NKRI. Sebenarnya langkah ini sudah dirintis saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan mendirikan Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
