Diplomasi Serat Samut Untuk Palestina
Dinamika konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan. C. Adapun pihak Pemprov Kalbar dalam melihat persoalan sengketa di Laut China Selatan sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, akan meninjau menjadi dua persoalan utama. ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda, didirikan untuk membantu mengakhiri masalah kekebalan hukum dan pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional.
Yang menarik lainnya dalam analisa Oppenheims Lauterpacht adalah apa yang ditulisnya tentang a claim for a change in the law are disputes as to ‘conflicts of interest, and as such political and non-justiable.” Dengan demikian suatu tuntutan yang tadinya dalam kategori sengketa hukum dapat berubah menjadi ‘konflik berdasarkan keinginan sendiri' dan dengan demikian terjerumus menjadi sengketa politik.
Oleh karenanya, apa yang terjadi antara solid gold dan Indonesia di Laut Natuna ini seolah menjadi sebuah peringatan, bahwa makna kedaulatan negara menjadi penting bagi sebuah bangsa yang merdeka. Empat negara besar yang berada di Pasifik; Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang dan RRC merupakan negara-negara yang mempunyai kepentingan besar di kawasan perairan, Laut Cina Selatan.
Selama bertahun-tahun sikap pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah jelas: mendukung kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel. Gerakan separatisme ini menjadi suatu organisasi yang mewakilkan keinginan masing-asing wilayah untuk dapat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di laut cina selatan tampaknya semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengelolaan yang lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan ekses-ekses instabilitas di kawasan.
Kami terus melaporkan isu Laut China Selatan di sini. B) Traktat Persahanatan dan kerjasama di Asia Tenggara (TAC) yang dihasilkan oleh KTT ASEAN I 1976.c) Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) dan pertemuan pertamanya di bangkok tahun 1994.d) KTT ASEAN V (1995) menghasilkan traktat mengenai kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (Treaty on South East Zone-Nuclear Free Zone - SEANWFZ).
Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan, mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka. Keywords:ASEAN, Spratly Islands Pendahuluan Kepulauan Spratly merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan relatif tidak ada aktivitas ekonomi daratannya yang terletak di laut China selatan, dibatasi 4 LU dan 109 BT ke arah Barat Laut antara LU dan 117 BT dan karang yang luas daratannya kurang dari 4 km², tetapi melingkupi lautan seluas km².
Kegiatan lain diantaranya: narasumber diberbagai kesempatan internasional dan nasional, Narasumber Pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) Jakarta 1987; Narasumber pada Overseas Study On Comparative Culture And Government Tokyo (Jepang) 1994; Shourt Course Hubungan Internasional PAU Universitas Gajah Mada Yogayakarta 1990; Seminar Hukum Internasional Publik Universitas Padjajaran Bandung 1992; Seminar Hukum dan Hubungan Internasional Departemen Luar Negeri RI Jakarta 2004.
Kalau sampai DK PBB mengabulkan permintaan Kamboja agar PBB membantu penyelesaian konflik perbatasannya dengan Thailand, maka muka ASEAN akan tercoreng dan keberadaan ASEAN kembali dipertanyakan. Ia mengatakan bahwa dalam konflik LCS Indonesia memang tidak berkepentingan secara langsung. Negara China memandang peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri, bahkan China menganggap peraturan tersebut sebagai alat hegemoni barat yang dirancang untuk memperlemah pengaruh China sebagai kekuatan dunia yang semakin luas.
Terutama untuk jalur masuk ekspedisi barang seperti minyak bumi, pertambangan dan ekspor impor ke Beijing, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara dan jalur alternativ bagi Rusia. Dalam satu dekade terakhir, aktivitas-aktivitas Angkatan Laut di kawasan yang terkait dengan diplomasi Angkatan Laut jauh lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah menyerukan penyelesaian diplomatik bagi krisis di Ukraina, dan mengecam keterlibatan Rusia di negara yang terpecah secara etnis dan ekonomi itu.
Peningkatan ekonomi memungkinkan Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat dan menghindari desakan dominasi yang merugikan kepentingan nasional, dan untuk lebih terlibat dalam menyelesaikan masalah keamanan internasional, baik konvensional maupun non konvensional. Pernyataan EAS untuk peningkatan kerja sama di bidang maritim mencakup: (i) pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan; (ii) peningkatan konektivitas maritim; (iii) penanggulangan kejahatan lintas batas; (iv) pemajuan perdamaian dan keamanan; serta (v) peningkatan kerja sama di antara lembaga-lembaga riset.
