Sejarah Panjang Konflik Dan Niaga Di Laut Cina Selatan
Kebijakan pemerintah Indonesia mengganti LCS menjadi Laut Natuna Utara—disusul pangkalan militer dan penembakan kapal asing—disinyalir bisa memicu konflik besar di masa mendatang. Mariko Kawano (Waseda University, Jepang), Vice Admiral Hideaki Kaneda (The Japan Institute of International Affairs), Siswo Pramono (Kementerian Luar Negeri RI) dan Adriana Elisabeth (LIPI). Laut Tiongkok Selatan. Hubungan dengan Arab Saudi, yang sebelumnya terbatas pada hubungan politik dan sosial-kultural, berubah menjadi kemitraan yang lebih menguntungkan secara ekonomi-lebih dari sekadar hubungan baik-dengan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Suud ke Indonesia pada Maret 2017.
Ketiga, signifikansi kerja sama keamanan maritim haruslah dimulai dari pengidentifikasian kepentingan maritim itu bagi Indonesia dalam masa damai maupun dalam masa perang, kepentingan tersebut mengharuskan konsep kebijakan keamanan maritim yang terpadu. Kasus jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan mengusulkan (dalam bentuk syarat umum) dilakukannya penyelesaian, tanpa secara nyata ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut.
Berbekal realita positip ini, peluang bagi TNI untuk terus berkiprah dalam fora internasional diprediksi akan tetap ada bahkan akan terus meningkat, seiring dengan meluasnya konflik di berbagai belahan dunia dan bertambahnya kepercayaan dunia terhadap pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi dan mencintai perdamaian. Bahkan dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang tegas atas masalah Rohingya.
http://jetarch8.mystrikingly.com/ , Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi belum menjalankan peran kepemimpinan yang efektif di dalam ASEAN terkait isu lebih luas mengenai Laut Cina Selatan karena tiga alasan. Pulau itu Aba pandang dan kira-kira 1 kilometer dan lebar 400 meter, ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang pendek dan subur, sampai akhir perang Vietnam pulau ini dikuasai oleh Republik Vietnam.
Pasca insiden yang melibatkan beberapa negara ASEAN dengan RRC (Republik Rakyat Cina), terciptanya kesepakatan yang dikenal dengan The Declaration on the Code of Conduct of Partiesb in The South China Sea (DOC).” Inti dari deklarasi tersebut adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan kekuatan atau acaman kekuatan untuk menyelesaikan konflik LCS. Dinamika keamanan di kawasan khususnya terkait dengan isu Laut China Selatan menunjukkan tren yang menarik diamati.
Intervensi kapal patroli keamanan Tiongkok yang berusaha melindungi kapal nelayannya dari tangkapan kapal patroli Indonesia, sebenarnya tidak terlepas dari upaya negeri tersebut untuk kembali menegaskan klaimnya atas Laut China Selatan. Makalah ini berusaha untuk menganalisis implikasi hukum atas penolakan China terhadap keputusan PCA atas keamanan perbatasan Indonesia di perairan yang ada di sekitar Kepulauan Natuna.
Kepulauan ini terletak kira-kira 400 kilometer sebelah Timur Laut Kalimantan Utara dan Pulau Palawan Pilipina, dan kira-kira 500 kilometer dari pantai Vietnam bagian Selatan. Keberhasilan ini tentunya telah meningkatkan citra negara dan bangsa Indonesia dalam kancah hubungan Internasional dan pada gilirannya akan memperkuat diplomasi Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Nasional di forum-forum PBB.
Be- gitu juga ketika kita bicara dalam konteks dip- lomasi ekonomi, segala upaya untuk melakukan promosi TTI (trade, tourism, investment) ke du- nia internasional akan menjadi sia-sia tanpa ada perbaikan nyata kondisi di dalam negeri seperti perbaikan infrastruktur, kepastian birokrasi dan regulasi, tenaga kerja yang terampil dan lain- lain. Diakuinya hak-hak yurisdiksi negara-negara pantai terhadap landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil untuk mengeksploitasi dan mengeksploitasi sumber-sumberr daya laut tersebut makin memperkuat persepsi tersebut.
Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerja sama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan. Potensi biota laut itu menuntut pengelolaan yang baik bagi pengembangan ekonomi maritim yang menuntut coastal dan waste management yang berkelanjutan, pengembangan potensi mineral, termasuk migas, laut untuk menyejahterakan masyarakat, dan tak hanya masyarakat pesisir.
B. Jika sengketa kedaulatan maritim di perairan Laut China Selatan berkembang menjadi konflik terbuka dan berdampak merubah wilayah kedaulatan Nusantara termasuk Zona Ekslusif Ekonomi 200 mil laut, maka Indonesia termasuk Kalimantan Barat bersiap menghadapi segala kemungkinan seperti menampung para pengungsi Negara tetangga, hingga menyiapkan lokasi pangkalan militer Indonesia di wilayah Kalbar.
