Sengketa Internasional Di Kawasan Perairan Laut Cina
Rahadian Mada Kertoyoso, 122030091 (2017) Strategi Indonesia Dalam Menyikapi Klaim China Atas Natuna Di Kawasan Laut China Selatan. Melakukan operasi dengan dukungan peralatan Alutsista yang canggih akan mempercepat pengawalan bagi pemerintah mencapai visi tersebut, memberikan gambaran bagi negara lain dan membangun pelaksanaan diplomasi (naval diplomacy) secara efektif. Sehingga dapat kita mengerti, bahwa untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan mencakup praktek dan proses pembangunan maritime di berbagai aspek, seperti politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.
Selain dari itu pula semakin memanasnya insiden-insiden perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, tidak saja insiden-insiden di daratan, tetapi juga di laut yaitu Laut Kuning dan Laut Jepang. Laut di Jenewa tahun 1958 beberapa negara tidak ikut menandatanganinya sehingga mempengaruhi klaim atas tuntutan hukum, di perairan kawasan itu. Padahal Undang-undang (UU) Kelautan atau lebih tepat disebut UU Maritim memiliki fungsi sangat strategis.
Seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 Juli 2015 ini menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus mantan Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat dan juga pendiri lembaga Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI); Ina Krisnamurthi, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kemlu RI; Sumarna F. Abdurrahman, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan Iwan Setiawan, penulis buku 9 Summers 10 Autumns.
Pemerintah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PKS, atau kelompok lain dan perseorangan bisa menggunakan cara masing-masing memperjuangkan Palestina, sesuai amanah konstitusi dan semangat perdamaian dunia. Belum Adanya Evaluasi Kebijakan Diplomasi Pertahanan. Sebab bagaimanapun juga dan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan di atas Indonesia tetap mempunyai kepentingan di kawasan perairan yang sangat strategik itu.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan laut cina selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah laut cina selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara (Nainggolan, 2013, pp. x-xi).
Indonesia memperoleh manfaat utama dari keengganannya mengakui garis putus-putus itu: sikap ini memungkinkan Indonesia untuk memperlakukan ketidaksepakatan apa pun yang muncul akibat tindakan Tiongkok di wilayah-wilayah yang tumpang tindih itu sebagai hal yang tidak berhubungan dengan sengketa-sengketa negara-negara lain di kawasan itu akibat garis putus-putus pihak Beijing.
Perundingan di Bogor menawarkan sebuah tempat untuk menguji komitmen ini, dan membawa wajah baru bagi diplomasi kemanusiaan Indonesia di dalam politik internasional. Jika melihat metode yang digunakan oleh para PRAJURIT TNI yang bertugas dalam Kontingen Garuda dapat disimpulkan bahwa diplomasi militer yang dipraktikkan selama ini telah menerapkan prinsip-prinsip diplomasi publik dalam rangka memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat di wilayah negara dimana Kontingen Garuda ditugaskan.
Russia langsung menghukum china karena menyerang Vietnam dan Russia menyerang dari Utara china dengan kekuatan Red Army 3 juta pasukan, ribuan pesawat, 4000 MBT, dan belasan ribu artilery. Dalam wilayah ini 100 mil dari Timur Laut Taiwan terletak Kepulauan Sengaku yang di persengsetakan oleh Taiwan Jepang dan Cina. Realokasi anggaran diajukan Kementerian Pertahanan karena intensitas ketegangan di Laut China Selatan meningkat beberapa waktu terakhir (CNN Indonesia, 2015).
Memanfaatkan Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara seperti Inggris, Belanda, Australia, Ukraina, Bahrain, dan Amerika Serikat. sgb konflik laut cina selatan yang melibatkan beberapa negara seperti China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah membawa implikasi terhadap stabilitas kawasan.
Seperti tertera dalam laman situs , PCA atau yang dikenal Pengadilan Tetap Arbitrase adalah lembaga global tertua untuk penyelesaian sengketa internasional. Serta ditambah lagi dengan pedoman aturan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil, dimana semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan memiliki batas berdasarkan ZEE yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah penentuan batas dan klaim wilayah.
